Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN DASAR

Mukadimah

Bahwa sesungguhnya pembinaan Negara Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila di mana generasi muda ikut memberikan isi kepada kemerdekaan Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan hati nurani rakyat yang mencita-citakan terlaksananya kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Himpunan Mahasiswa Fisika Teknik sebagai lembaga pembinaan mahasiswa dan pengabdi masyarakat adalah bentuk organisasi kemahasiswaan di dalam perguruan tinggi Institut Teknologi Bandung.

Himpunan Mahasiswa Fisika Teknik Institut Teknologi Bandung sebagai bagian dari rakyat yang didorong oleh rasa tanggung jawab dan pengabdian kepada Tuhan, tanah air, bangsa, dan almamater berkewajiban belajar, berkarya dan berjuang.

Atas dasar ini dan sesuai dengan kemurnian hati, kedaulatan, dan asas kemahasiswaan, maka seluruh mahasiswa Fisika Teknik Institut Teknologi Bandung menurut anggaran dasar sebagai berikut :

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN dan LAMBANG

Pasal 1

Himpunan ini bernama HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA TEKNIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG disingkat HMFT-ITB.

Pasal 2

Himpunan ini didirikan di Kampus Ganesha di kota Bandung pada tanggal 17 Desember 1953 untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Himpunan ini didirikan oleh mahasiswa fisika teknik pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang kemudian menjadi Institut Teknologi Bandung

Pasal 4

Himpunan ini merupakan lembaga pendidikan non-formal dan pembinaan kemahasiswaan untuk maha-siswa Jurusan Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung.

Pasal 5

Himpunan ini bertempat kedudukan di kampus Institut Teknologi Bandung.

Pasal 6

  1. Lambang HMFT-ITB berupa segitiga sama sisi terbalik dengan tulisan ‘Avant Garde’, serta di dalamnya terdapat huruf ‘TF’, lambang Ganesha, serta tulisan ‘MCMLIII’.
  2. Lambang HMFT-ITB menggambarkan dan melambangkan Teknik Fisika sebagai lambang perpaduan ilmu pengetahuan alam dan teknologi serta mengandung lambang Institut Teknologi Bandung.
  3. Lambang kedua HMFT-ITB berupa segitiga hitam dengan lambang tengkorak putih dan tulisan ‘HMFT-ITB’ di bawahnya.

Pasal 7

  1. Jaket HMFT-ITB berwarna biru cerah dengan koordinat RGB di sekitar ( 0, 0, 240 ).
  2. Jaket HMFT-ITB dilengkapi dengan tulisan ‘HMFT-ITB’ dan lambang Avant Garde pada dada kiri, serta lambang tengkorak HMFT-ITB pada lengan atas kanan.

BAB II ASAS dan TUJUAN

Pasal 8

Asas HMFT-ITB adalah :

  1. Pancasila
  2. Tridarma Perguruan Tinggi
  3. Kemahasiswaan
  4. Kebenaran Ilmiah
  5. Kekeluargaan

Pasal 9

Tujuan HMFT-ITB adalah :

  1. Membina ikatan persaudaraan diantara seluruh mahasiswa Jurusan Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung dilandasi rasa kekeluargaan di antara segenap warga Jurusan Teknik Fisika ITB.
  2. Ikut mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan tinggi dan pendidikan Fisika Teknik.
    Ikut membina kemajuan ilmu pengetahuan, cipta karya dan pendidikan Fisika Teknik di Indonesia.
  3. Ikut serta dalam usaha pembangunan dan pembaharuan masyarakat Indonesia.
  4. Membina kegiatan belajar, berkarya dan berjuang yang dinamis, kreatif dan produktif serta harmonis dan kontinyu di kalangan mahasiswa Jurusan Teknik Fisika.
  5. Mengusahakan terjaminnya syarat-syarat dan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi pelaksanaan tugas dan kewajiban, serta membela dan memperjuangkan hak anggota dalam kegiatan akademis.
  6. Membina pengabdian kepada Tuhan, tanah air dan almamater atas dasar kejujuran, kebenaran dan keadilan diantara mahasiswa Jurusan Teknik Fisika.
  7. Membangun sikap kepemimpinan mahasiswa Jurusan Teknik Fisika.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 10

Kedudukan tertinggi ada di tangan anggota yang dijalankan oleh rapat umum anggota HMFT-ITB.

Pasal 11

Dalam kedudukannya HMFT-ITB bersifat mandiri. HMFT-ITB mempunyai otonomi ke dalam, serta otonomi ke luar secara konsultatif.

BAB IV PROGRAM

Pasal 12

Program HMFT-ITB dilaksanakan dengan cara-cara yang sesuai dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan HMFT-ITB, serta moral dan hukum yang berlaku.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 13

Anggota HMFT-ITB adalah mereka yang terdaftar resmi sebagai mahasiswa strata-1 Jurusan Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung dan anggota kehormatan.

Pasal 14

Keanggotaan HMFT-ITB terdiri atas :

  1. Anggota muda.
  2. Anggota biasa.
  3. Anggota kehormatan.

BAB VI KEORGANISASIAN

Keorganisasian Himpunan Mahasiswa Fisika Teknik ITB terdiri atas:

Pasal 15

Majelis Perwakilan Anggota, selanjutnya disingkat MPA, adalah lembaga pemegang kekuasaan legislatif di Himpunan Mahasiwa Fisika Teknik ITB yang merupakan perwakilan dari setiap angkatan anggota biasa HMFT-ITB.

Pasal 16

Badan Pengurus, selanjutnya disingkat BP, adalah lembaga eksekutif di Himpunan Mahasiswa Fisika Teknik ITB yang bertanggung jawab terhadap MPA.

Pasal 17

Senator adalah angggota biasa HMFT-ITB yang disahkan oleh MPA sebagai wakil HMFT-ITB pada Kongres KM-ITB.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 18

Keuangan HMFT-ITB diperoleh dari :

  1. Iuran anggota HMFT-ITB yang mekanisme pelaksanaannya diatur oleh BP.
  2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
  3. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan HMFT-ITB.

Pasal 19

Apabila HMFT-ITB dibubarkan maka milik dan keuangan disumbangkan kepada yayasan-yayasan sosial atau diserahkan kepada ITB.

BAB VIII ATURAN PENUTUP

Pasal 20

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) HMFT-ITB hanya dapat diubah dalam rapat umum anggota (RUA) HMFT-ITB yang diadakan khusus untuk itu dan dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota biasa HMFT-ITB ditambah satu dan disetujui oleh dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota biasa yang hadir.

Pasal 21

Pembubaran HMFT-ITB hanya dapat dibubarkan oleh rapat umum anggota (RUA) HMFT-ITB yang khusus diadakan untuk itu, dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga perempat (3/4) dari jumlah anggota biasa HMFT-ITB, serta disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) dari jumlah anggota biasa yang hadir.

BAB IX HAL-HAL LAIN

Pasal 22

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar HMFT-ITB ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HMFT-ITB.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota muda adalah mahasiswa strata-1 yang terdaftar resmi pada Jurusan Teknik Fisika.

Pasal 2

Anggota biasa adalah mahasiswa strata-1 yang terdaftar resmi pada Jurusan Teknik Fisika ITB yang telah memenuhi ketetapan BP dan telah disahkan oleh MPA.

Pasal 3

Anggota kehormatan adalah:

  1. Anggota biasa yang keanggotaannnya telah hilang dikarenakan sudah tidak terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa strata-1 pada jurusan Teknik Fisika ITB .
  2. Mereka yang bukan anggota biasa dan dianggap berjasa bagi himpunan yang ditetapkan oleh MPA

Pasal 4

Hak anggota HMFT-ITB:

  1. Hak anggota muda dalam HMFT-ITB ditetapkan oleh BP yang disahkan oleh MPA.
  2. Setiap anggota biasa berhak memilih dan dipilih menjadi ketua BP, anggota MPA, dan ketua kepanitiaan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
  3. Setiap anggota biasa berhak menjadi anggota BP dan anggota kepanitiaan
  4. Setiap anggota biasa berhak menghadiri semua acara yang diadakan HMFT-ITB kecuali rapat-rapat tertutup MPA dan BP
  5. Setiap anggota biasa berhak mempunyai hak satu suara dalam rapat umum anggota
  6. Setiap anggota biasa berhak menggunakan fasilitas HMFT-ITB.
  7. Setiap anggota biasa berhak meminta RUA dengan permintaaan tertulis satu per lima (1/5) jumlah anggota biasa dan mewakili sekurang-kurangnya tiga angkatan yang diajukan kepada MPA.
  8. Setiap anggota biasa berhak mewakili HMFT-ITB keluar setelah diberi mandat oleh ketua BP.
  9. Setiap anggota kehormatan mempunyai hak seperti tercantum pada Bab I Pasal 4 ayat 4, 6, dan 8.

Pasal 5

Kewajiban anggota HMFT-ITB:

  1. Menjunjung tinggi dan menaati putusan RUA serta AD dan ART HMFT-ITB.
  2. Menjaga nama baik HMFT-ITB.
  3. Membantu menyukseskan kegiatan yang diadakan BP dan MPA.

Pasal 6

Keanggotaan HMFT-ITB dapat hilang karena:

  1. Meninggal dunia.
  2. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis pada BP dan disahkan oleh MPA.
  3. Pemecatan yang diputuskan oleh RUA.

BAB II MAJELIS PERWAKILAN ANGGOTA

Pasal 7

Mekanisme pemilihan anggota MPA diserahkan kepada masing-masing angkatan anggota biasa HMFT-ITB.

Pasal 8

Jumlah dan proporsi anggota MPA setiap angkatan diatur oleh MPA periode sebelumnya.

Pasal 9

Anggota MPA tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota BP.

Pasal 10

  1. Ketua MPA dipilih oleh angota MPA melalui sidang tertutup MPA.
  2. Seorang anggota MPA dapat dipilih menjadi ketua MPA apabila telah satu tahun menjadi anggota biasa HMFT-ITB.

Pasal 11

Masa kerja MPA adalah 1 periode kepengurusan.

Pasal 12

Hak MPA HMFT-ITB:

  1. MPA berhak mengeluarkan ketetapan MPA untuk MPA, BP, atau anggota HMFT-ITB.
  2. MPA berhak meminta penjelasan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada BP terkait keputusan BP.
  3. MPA berhak menerima atau menolak program kerja dan laporan pertanggungjawaban BP secara tertulis
  4. MPA berhak mengeluarkan surat peringatan kepada BP jika dipandang telah menyimpang dari AD dan ART dan GBHP untuk batas waktu yang ditentukan oleh MPA.
  5. Setelah minimal dua kali surat peringatan, MPA berhak mengeluarkan TAP yang wajib dijalankan oleh BP.
  6. MPA berhak mengadakan RUA bila dianggap perlu, tanpa harus memenuhi syarat diadakannya RUA.
  7. MPA berhak memberikan mandat akan penyelenggaraan pemilu kepada ketua panitia pemilihan umum HMFT-ITB.
  8. MPA berhak membentuk dan mengangkat panitia-panitia khusus untuk kegiatan himpunan.

Pasal 13

Kewajiban MPA HMFT-ITB:

  1. MPA berkewajiban menyelesaikan Garis Besar Haluan Program untuk satu tahun kepengurusan BP HMFT selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum pelantikan ketua BP.
  2. MPA berkewajiban mengesahkan ketua BP hasil pemilu HMFT.
  3. MPA berkewajiban mengadakan sidang untuk mengesahkan program kerja BP.
  4. MPA berkewajiban memeriksa laporan pertanggungjawaban BP dan memaparkannya kepada anggota biasa HMFT-ITB.
  5. MPA berkewajiban mengadakan RUA jika ada permohonan seperti pasal 4 ART ayat 7, selambat-lambatnya tujuh hari setelah permohonan diajukan.

BAB III BADAN PENGURUS

Pasal 14

Ketua BP dipilih melalui pemilihan umum HMFT-ITB.

Pasal 15

Seseorang berhak dipilih menjadi ketua BP apabila sekurang-kurangnya telah satu tahun menjadi anggota biasa HMFT-ITB.

Pasal 16

Tata cara pemilihan ketua BP ditentukan oleh MPA dan diselenggarakan oleh panitia pemilu yang diberi mandat oleh MPA.

Pasal 17

  1. Jika ketua BP berhalangan sementara dalam menjalankan fungsinya, maka BP akan dipimpin oleh seorang anggotanya yang diberi mandat oleh ketua BP dan disahkan oleh MPA sebagai Pejabat Sementara Ketua BP.
  2. Jika Ketua BP berhalangan tetap (tidak bisa menjalankan fungsinya), maka BP akan dipimpin oleh seorang anggotanya yang diberi mandat oleh MPA sebagai Pejabat Sementara Ketua BP.

Pasal 18

Masa kerja BP adalah 1 periode kepengurusan yang ditentukan oleh MPA.

Pasal 19

Hak BP HMFT-ITB adalah:

  1. Ketua BP berhak mewakili HMFT-ITB.
  2. Ketua BP berhak memberi mandat kepada anggota HMFT untuk mewakili HMFT-ITB.
  3. Ketua BP berhak mengundang anggota HMFT-ITB untuk menghadiri rapat BP.
  4. Ketua BP berhak mengangkat dan memecat anggota BP
  5. BP berhak membentuk dan mengangkat panitia-panitia khusus untuk kegiatan himpunan.

Pasal 20

Kewajiban BP HMFT-ITB:

  1. BP berkewajiban mengusahakan terlaksananya tujuan HMFT-ITB sesuai dengan yang tercantum dalam AD dan ART HMFT-ITB.
  2. BP berkewajiban melaksanakan putusan RUA dan Tap MPA.
  3. BP berkewajiban menyusun dan melaksanakan program sesuai dengan GBHP.
  4. BP berkewajiban memberikan laporan kinerja dan mempertanggungjawabkannya dalam sidang MPA, pada periode yang ditentukan oleh MPA.

BAB IV SENATOR

Pasal 21

Pemilihan senator disesuaikan dengan AD dan ART HMFT ITB dan diatur dalam Tap MPA.

Pasal 22

Seseorang berhak dipilih menjadi senator apabila telah satu tahun menjadi anggota biasa HMFT-ITB.

Pasal 23

Ketentuan-ketentuan mengenai hal senator disesuaikan dengan AD/ART KM-ITB.

Pasal 24

Hak senator HMFT-ITB:

  1. Senator berhak mewakili HMFT-ITB pada Kongres KM-ITB.
  2. Senator berhak membentuk tim senator dari anggota biasa HMFT-ITB yang bertugas membantu senator dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 25

Kewajiban senator HMFT-ITB:

  1. Senator berkewajiban menyusun dan melaksanakan program sesuai dengan GBHP.
  2. Senator berkewajiban memberikan laporan kinerja dan mempertanggungjawabkannya dalam sidang MPA, pada periode yang ditentukan oleh MPA.

BAB V RAPAT

Pasal 26

Macam rapat :

  1. Rapat Umum Anggota (RUA)
  2. Sidang MPA
  3. Rapat BP

Pasal 27

RUA adalah sidang yang menghasilkan putusan tertinggi HMFT-ITB.

Pasal 28

RUA diadakan jika MPA merasa perlu (Pasal 12 ART ayat 6) dan atau ada permintaan anggota (Pasal 4 ART ayat 7).

Pasal 29

RUA dan keputusan-keputusannya sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah (1/2) jumlah anggota biasa ditambah satu, bila tidak terpenuhi maka pimpinan rapat dapat menunda rapat secepat-cepatnya enam hari .

Khusus untuk RUA perubahan AD-ART dan pembubaran HMFT-ITB berlaku Pasal 20 dan 21 AD.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan RUA, MPA harus mengundang seluruh angggota sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum rapat melalui undangan dan papan pengumuman di HMFT dan sekitarnya.

Pasal 31

Keputusan rapat diambil dgn jalan musyawarah atau pemungutan suara terbanyak jika tidak tercapainya mufakat. Hak suara ada pada anggota yang mengikuti keseluruhan RUA.

Pasal 32

Sidang MPA adalah sidang yang diadakan oleh MPA.

Pasal 33

Keputusan pada sidang MPA sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah anggotanya ditambah satu.

Pasal 34

Rapat BP adalah rapat anggota biasa HMFT-ITB yang membahas program kerja badan pengurus dan dipertanggungjawabkan kepada badan pengurus.

BAB VI HIRARKI DASAR HIMPUNAN

Pasal 35

Hirarki dasar HMFT-ITB:

  1. Ketetapan RUA
  2. AD dan ART HMFT-ITB
  3. Ketetapan MPA
  4. Ketetapan BP

BAB VII HAL-HAL LAIN

Pasal 36

Hal-hal lain yang tidak tercantum pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diatur dalam RUA dan TAP MPA.

Pasal 37

Anggaran dasar dan Angggaran Rumah Tangga ini adalah penyempurnaan dari rancangan AD dan ART HMFT-ITB tahun 1954, 1968, 1974, 1976, 1987, 2005 dan dibahas pada Sidang MPA HMFT-ITB pada hari Rabu, 6 Februari 2013, serta disahkan oleh referendum seluruh anggota biasa HMFT-ITB pada hari Kamis, 6 Maret 2013

Pasal 38

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan sampai ada perubahan lebih lanjut.

BAB VIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 39

Peralihan dari AD dan ART HMFT-ITB tahun 2005 ke AD dan ART HMFT-ITB tahun 2013 ditetapkan oleh referendum seluruh anggota biasa HMFT-ITB.

Pasal 40

Dengan disahkannnya AD dan ART HMFT-ITB tahun 2013 maka BP berkewajiban mempersiapkan pelaksanaan isi AD dan ART HMFT-ITB 2013.

PENJELASAN

ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA TEKNIK ITB

ANGGARAN DASAR HMFT-ITB

MUKADDIMAH

Sudah Jelas

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN dan LAMBANG

Pasal 1 : Sudah jelas

Pasal 2 : Sudah jelas

Pasal 3 : Sudah jelas

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4 : Sudah jelas

Pasal 5 : Sudah jelas

Pasal 6 : Sudah Jelas

Pasal 7 : Sudah jelas

Pasal 8 : Sudah jelas

Pasal 9 : Sudah Jelas

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 10 : Sudah Jelas

Pasal 11 : Sudah jelas

BAB IV PROGRAM

Pasal 12 : Sudah jelas

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 13 : Sudah jelas

Pasal 14 : Sudah Jelas

BAB VI KEORGANISASIAN

Pasal 15 : Sudah jelas

Pasal 16 : Sudah jelas

Pasal 17 : sudah jelas

BAB VII KEUANGAN

Pasal 18 : Sudah jelas

Pasal 19 : Sudah jelas

BAB VIII ATURAN PENUTUP

Pasal 20 : Sebelumnya pada pasal ini terdapat kalimat “Jika RUA tidak dapat terlaksana, maka perubahan AD dan ART bisa dilakukan melalui sidang MPA yang disahkan dengan referendum.”

kalimat tersebut dihapus karena dalam hirarki dasar himpunan, AD/ART berada diatas sidang MPA, maka sidang MPA tidak dapat menetapkan perubahan AD/ART.

Pasal 21 : Sudah Jelas

BAB IX HAL-HAL LAIN

Pasal 22 : Sudah jelas

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA HMFT-ITB

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 : Sudah jelas

Pasal 2 : Sudah jelas

Pasal 3 : Sudah jelas

Pasal 4 : Sebelumnya pada pasal hak anggota HMFT-ITB terdapat kalimat “Tiap anggota biasa mempunyai hak untuk membela diri atas kecaman atau pemecatan.

Kalimat tersebut dihapus dengan alasan hak membela diri atas kecaman atau pemecatan sudah menjadi hak asasi manusia yang tersirat di pancasila, dimana pancasila merupakan asas HMFT.

Pasal 5 : Sudah jelas

Pasal 6 : Sudah jelas.

BAB II MAJELIS PERWAKILAN ANGGOTA

Pasal 7 : Sudah jelas

Pasal 8 : sudah jelas

Pasal 10 : Sudah jelas

Pasal 11 : Masa kerja MPA adalah 1 periode yang ditentukan oleh MPA tersebut.

Pasal 12 : Sudah jelas

Pasal 13 :

Ayat 1: GBPH dibuat agar BP memiliki arahan yang tepat sasaran dan progresif

Ayat 2, 3, 4, dan 5: Sudah jelas

BAB III BADAN PENGURUS

Pasal 14 : Sudah jelas

Pasal 15 : Sudah jelas

Pasal 16 : Sudah jelas

Pasal 17 : Sudah jelas

Pasal 18 : Sudah jelas.

Pasal 19 :

Ayat 1, 2, dan 3: Sudah jelas

Ayat 4: Anggota BP adalah ring 1 dan ring 2 pengurus himpunan seperti sekjen, sekertaris, bendahara, ketua departemen/bagian, dan/atau ketua divisi/biro.

Ayat 5: Sudah jelas

Pasal 20 : Sudah jelas

BAB IV SENATOR

Sebelumnya pada bab senator terdapat pasal yang berbunyi “Senator tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota MPA dan BP”. Pasal tersebut dihapuskan dengan alasan agar penempatan posisi senator pada organigram himpunan lebih fleksibel, sehingga senator dapat berdiri sendiri maupun dibawah ketua BP.

Pasal 21 : Sudah jelas

Pasal 22 : Sudah jelas

Pasal 23 : Sudah jelas.

Pasal 24 : Sudah jelas

Pasal 25 : Sudah jelas

BAB V RAPAT

Pasal 26 : Sudah jelas

Pasal 27 : Sudah jelas

Pasal 28 : Sudah jelas

Pasal 29 :

Pasal 29 pada AD/ART sebelumnya berbunyi “RUA dan keputusan-keputusannya sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah (1/2) jumlah anggota biasa ditambah satu, bila tidak terpenuhi maka pimpinan rapat dapat menunda rapat selama-lamanya tujuh hari, dan rapat tertunda ini sah tanpa melihat jumlah kehadiran anggotanya.

Khusus untuk RUA perubahan AD-ART dan pembubaran HMFT-ITB berlaku Pasal 25 dan 26 Anggaran Dasar.

Tujuh hari diubah menjadi enam hari dengan alasan agar RUA tertunda dapat diadakan seminggu kedepan pada hari dan jam yang sama. Dan kalimat “dan rapat tertunda ini sah tanpa melihat jumlah kehadiran anggotanya.” dihapuskan agar keabsahan rapat tertunda harus tetap melihat jumlah kehadiran anggotanya.

Pasal 30 : Sudah jelas

Pasal 31 : Pada pasal 31 terdapat kalimat yang berbunyi “Hak suara ada pada anggota yang mengikuti keseluruhan RUA

Maksudnya disini ditekankan bahwa setiap anggota harus mengikuti keseluruhan RUA, bukan diawal ataupun diakhir saja, jika ingin memiliki hak suara. Dimana parameter “mengikuti keseluruhan RUA” tetap memakai metode daftar hadir. Namun untuk menghindari keadaan dimana ada masa himpunan yang hadir diawal ataupun diakhir saja, maka metode pengisian daftar hadirnya perlu ditekankan, seperti perlu dibuat 2 atau 3 kali daftar hadir pada waktu yang berbeda ketika RUA. Jadi yang memiliki hak suara adalah yang terdaftar hadir pada seluruh daftar hadir yang telah dibuat.

 

Pasal 32 : RUA dan sidang MPA memiliki kesamaan yakni diadakan oleh MPA, yang membedakan adalah pengambil keputusannya, dimana pada sidang MPA yang mengambil keputusan adalah MPA sedangkan didalam RUA keputusan diambil melalui jajak pendapat peserta RUA.

Pasal 33 : Sudah jelas

Pasal 34 : Sudah jelas

Pasal 35 : Jika dilihat aspek historisnya, AD/ART meruakan suatu pedoman yang terbentuk dari RUA. Pada hirarki dasar himpuan, RUA berada diatas AD/ART dikarenakan AD/ART dapat direvisi melalui RUA.

BAB VI HIRARKI DASAR HIMPUNAN

Pasal 36 : Sudah jelas

BAB VII HAL-HAL LAIN

Pasal 37 : Sudah jelas

Pasal 38 : Sudah jelas

Pasal 39 : Sudah jelas

BAB VIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 40 : Sudah jelas

Pasal 41 : Sudah jelas

 

Disahkan oleh Majelis Perwakilan Anggota HMFT-ITB
Kumowarih Tisno Aji (13310042)

Bandung, 6 maret 2013. Pukul 19:15