Kajian Pemilu

Pemilu merupakan sebuah ajang besar untuk kita memilih pemimpin-pemimpin negeri dan wakil-wakil rakyat yang nantinya akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilu bagi suatu negara demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat. Dan menjelang Pemilu 2014, HMFT ITB mengadakan Kajian Pemilu pada hari Rabu, 4 April 2014, lima hari sebelum Pemilu Legislatif serempak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kajian yang dimulai pukul 16.00 WIB dan bertempat di himpunan diadakan sebagai upaya untuk mencerdaskan mahasiswa dalam isu Pemilu, agar menjadi pemilih yang pintar dalam memilih wakil rakyatnya.

Suasana di himpunan selama Kajian Pemilu

Pemilu (Pemilihan Umum) didefinisikan sebagai proses pemilihan orang untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu dan diadakan karena formalitas sebagai negara demokrasi, diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Bab VII Pasal 19. Dalam hal ini, Aji membedakan antara demokrasi dan musyawarah (yang dahulunya digunakan Indonesia); di mana dalam demokrasi, suara terbanyaklah yang menang dan akan ada suara sumbang di dalamnya. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk menentukan siapa yang terbaik.

Dari sini, lahirlah konsep partai politik, yang dianggap sebagai representasi rakyat. Sejarah partai politik diinisiasi oleh Budi Oetomo sebagai propaganda melawan penjajah. Pada masa Orde Lama, muncullah berbagai partai politik PNI, NU, PKI, dan Masyumi dengan pahamnya masing-masing. Kemudian, pada masa Orde Baru, beberapa partai tersebut berkembang menjadi partai Golkar, PDI, serta PPP. Baru pada Era Reformasi, partai-partai politik baru banyak didirikan.

Partai politik itu sendiri haruslah memiliki ideologi, kader (massa), lambang/identitas, dan aset untuk menjalankan fungsinya. Dari beberapa hal tersebut, terdapat perbedaan pendapat mengenai apa yang lebih penting; ideologi atau aset. Isu politik sebagai sumber penghasilan pun diangkat pula dalam debat ini: partai politik sebagai sumber penghasilan memiliki beberapa kelemahan. Kahim HMFT, Ryan, mengatakan bahwa kader-kader partai yang menjadi anggota DPR, dalam menyusun UU, dapat disuap oleh stakeholder yang memiliki kepentingan tertentu, sementara fakta menunjukkan bahwa gaji anggota DPR di Indonesia saat ini sudah besar, termasuk gaji terbesar di dunia.

Alasan yang mungkin membuat gaji DPR tersebut termasuk yang terbesar di dunia adalah karena DPR, dalam sistem pemerintahan Indonesia, menjalankan fungsi budgeting, fungsi pengawasan, dan juga fungsi aspirasi masyarakat. DPR mewakili masyarakat itu sendiri dan mengesahkan RUU serta kebijakan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan satu hal penting (di antara beberapa hal lainnya) dalam memilih wakil rakyat tersebut: Apakah kita harus memilih partai, atau sosok?

Menurut Ridho, secara ideal, yang harus dipilih adalah sosoknya, tetapi dalam pemilu legislatif ini, kebanyakan tidak mengenal calon-calonnya, sehingga dapat dipilih sesuai dengan partai, karena seharusnya kader-kader dalam satu partai memiliki paham/ideologi yang sama. Dan menurut Aseng, memilih partai (berdasarkan ideologi) secara tidak langsung menentukan kuota kursi DPR yang didapat partai tersebut, sementara memilih sosok (berdasarkan prestasi dan track record) berarti memilih individual tersebut untuk menduduki kursi DPR tersebut, dan jika kita memilih sosok, perlulah diperhatikan calon tersebut dari aspek pendidikannya, karena apabila pendidikannya kurang, dikhawatirkan ia dapat disetir oleh pihak-pihak lain. Selain itu, yang lebih penting adalah hal-hal yang diurusi bukanlah hal yang didapat dari pendidikan formal. Dengan begini, kondisi yang terbaik yang bisa dicapai untuk pemilu saat ini adalah dengan memilih partai politik berdasarkan ideologinya, karena partai yang baik pastinya memiliki kader-kader yang baik dan sesuai dengan ideologi partai. Namun, kini juga masih banyak partai yang hanya “menjual” sosok untuk menang, bukan karena sepaham dengan partai itu sendiri.

Maka, sebagai mahasiswa, apa yang perlu kita lakukan? Tentunya pertama kita harus tahu benar masalah ini terlebih dahulu dan juga mencerdaskan yang lainnya mengenai masalah pemilu ini, dengan sering-sering membaca dan berbicara dengan masyarakat, lalu mengusahakan yang terbaik di antara keburukan, dengan mengetahui pula semua keburukan tersebut. Kunci berikutnya adalah jangan diam saja (golput) meskipun tahu bahwa ini salah, karena memilih adalah hak kita, dan meskipun golput tidak salah, tetap saja partisipasi kita dalam pesta demokrasi ini sangatlah penting, sebagai aksi masyarakat. Pada langkah berikutnya, kita pun harus turut mengawal keberjalanan siapapun yang terpilih nanti sebagai pemimpin serta wakil rakyat.

Jadi, cerdaskan dirimu dan orang-orang di sekitarmu, jadilah pemilih yang cerdas, untuk Indonesia yang lebih baik! :) Harapannya, semoga kajian ini bermanfaat bagi massa HMFT dan pada kesempatan berikutnya HMFT dapat mengadakan kajian-kajian seperti ini lagi.

pemilu ipeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *